Akademisi: KTP Ganda Itu Delik Pidana dan Polisi Punya Kewenangan Usut

0
2063
Ilustrasi

TERNATE, PilarMalut.id – Terungkapnya dugaan KTP ganda yang dimiliki salah satu Paslon Gubernur Malut Ahmad Hidayat Mus (AHM), setelah Penyidik Direktorat Reserse Kiriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Syahrani Sumadayo dan dua Komisioner Bawaslu Muksin Amrin dan Aslan Hasan pada selasa 17 Juli kemarin, mendapat tanggapan dari salah satu Akademisi hukum pidana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

Kaprodi Hukum UMMU ternate Irfan Hadi kepada PilarMalut.id menyatakan, setiap penduduk Indonesia wajib memiliki KTP sebagai identitas resmi dan hanya diperbolehkan memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang berarti hanya boleh memiliki satu KTP saja.

“Pemerintah memberikan sanksi pidana kepada pemilik KTP yang secara sengaja membuat identitas ganda dengan berbagai modus. Sanksi tersebut jelas diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai KTP ganda,” Katanya.

Baca Juga: Ketua KPU Akui AHM Miliki KTP Ganda di Pilgub Malut

Lebih lanjut pentolan magister hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta itu menjelaskan, UU 23 tahun 2006 pada pasal 66 ayat 6 dan pasal 97 sudah jelas diatur negara, bagi siapa saja yang secara sengaja membuat dan memiliki KTP ganda akan dihukum paling lama dua tahun atau denda sebesar Rp 25 juta.

“Punya KTP ganda itu delik pidana dan polisi punya kewenangan usut siapapun dia termasuk salah satu calon gubernur maluku utara jika diduga memiliki identitas ganda,” tuturnya.

Ia menegaskan, langkah Polda Malut menulusuri dugaan KTP ganda yang di miliki AHM, merupakan upaya yang tepat penyidik Polda untuk membuktikan dugaan adanya KTP ganda. “Untuk membuktikan dugaan itu kewajiban polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan,” cetusnya.

Baca JugaUsut Dugaan Pidana Pemilu, Polda Malut Periksa Ketua KPU dan Dua Komisioner Bawaslu

Sementara juru bicara AHM-RIVAI, Sawaludin Damopoli, saat dikonfirmasi via WhatsApp hingga berita ini ditayang enggan memberikan tanggapan atas dugaan AHM memiliki KTP ganda. Padahal ketua KPU, Syahrani Somadayo saat diwawancarai usai menjalani pemeriksaan di ditreskrimum Polda Malut, membenarkan AHM memikiki KTP ganda dengan nomor induk yang berbeda. (Fir).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here